Perubahan regulasi tidak hanya menuntut rumah sakit memenuhi ketentuan, tetapi juga memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, dan memastikan keberlanjutan layanan di tengah persaingan industri kesehatan.
Industri rumah sakit swasta menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan terus meningkat, teknologi kesehatan berkembang pesat, sementara biaya operasional dan kebutuhan investasi menuntut pengelolaan yang semakin cermat. Di tengah kondisi tersebut, rumah sakit harus menjaga kepercayaan pasien sekaligus memastikan keberlanjutan organisasi. Terbitnya Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit menjadi salah satu perubahan regulasi yang perlu dicermati karena mencakup perizinan, klasifikasi, organisasi, tata kelola, mutu, pendanaan, hingga pencatatan dan pelaporan.
Perubahan pertama berkaitan dengan perizinan rumah sakit. Pasal 6 dan Pasal 7 mengatur pemenuhan perizinan berusaha beserta persyaratan lokasi, sarana dan prasarana, peralatan kesehatan, serta sumber daya manusia kesehatan. Tantangannya muncul ketika dokumen perizinan tidak diperbarui seiring perubahan kapasitas, fasilitas, atau jenis pelayanan. Karena itu, pemantauan kepatuhan perlu menjadi bagian dari pengendalian manajemen dan melibatkan unit terkait, bukan hanya urusan administratif. Kedua, digitalisasi pelayanan dan pengelolaan informasi. Pasal 74 mengatur pencatatan dan pelaporan kegiatan rumah sakit melalui Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional, dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Investasi aplikasi belum tentu menghasilkan efisiensi apabila data pelayanan, administrasi, dan keuangan masih tersebar serta belum mendukung pengambilan keputusan.
Ketiga, klasifikasi dan pengembangan layanan harus didasarkan pada kemampuan nyata rumah sakit. Pasal 12 mengaitkan kemampuan pelayanan dengan kelompok layanan, kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta ketersediaan fasilitas dan peralatan. Ekspansi tanpa analisis kebutuhan pasien, kesiapan tenaga, dan kelayakan investasi berisiko menghasilkan fasilitas yang kurang dimanfaatkan serta beban operasional yang meningkat. Keempat, mutu dan keselamatan pasien perlu diterjemahkan menjadi perbaikan berkelanjutan. Pasal 68 mengatur pengukuran dan pelaporan indikator mutu, pelaporan insiden keselamatan pasien, serta manajemen risiko. Pengumpulan data saja tidak cukup; setiap temuan perlu dianalisis, ditindaklanjuti, dan dievaluasi agar perbaikan benar-benar terjadi.
Kelima, pengelolaan SDM kesehatan harus selaras dengan kebutuhan dan kemampuan pelayanan. Pasal 7 dan Pasal 11 menempatkan tenaga kesehatan sebagai bagian dari persyaratan penyelenggaraan rumah sakit dengan memperhatikan kompetensi dan kewenangannya. Perencanaan tenaga, pemetaan kompetensi, beban kerja, dan pengembangan profesional perlu mengikuti arah pengembangan layanan. Keenam, tata kelola dan keuangan harus mampu menjaga keseimbangan antara mutu pelayanan dan keberlanjutan usaha. Pasal 72 mengatur prinsip tarif nasional yang mempertimbangkan unit cost, sedangkan Pasal 73 mengatur penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit. Manajemen membutuhkan struktur kewenangan, SOP, pengendalian internal, serta informasi pendapatan, biaya, dan arus kas yang memadai agar keputusan operasional maupun investasi tidak hanya bertumpu pada perkiraan.
Penguatan Manajemen Rumah Sakit bersama Syncore Indonesia
Enam perubahan tersebut saling berkaitan. Pembenahan perizinan, layanan, SDM, mutu, digitalisasi, dan keuangan perlu diarahkan melalui perencanaan serta evaluasi manajemen yang terintegrasi. Syncore Indonesia mendukung penguatan pengelolaan rumah sakit melalui beberapa layanan berikut:
Kenali Kesiapan Rumah Sakit Sebelum Menentukan Prioritas Pembenahan
Rumah sakit dapat memulai pembenahan dengan memetakan kondisi organisasi, mulai dari regulasi dan strategi, kemampuan layanan, tata kelola, keuangan, mutu dan risiko, SDM, hingga digitalisasi dan pengelolaan data. Pemetaan diagnostik awal dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan serta menentukan tindakan prioritas yang realistis. Instrumen ini bersifat manajerial, bukan audit kepatuhan, penilaian akreditasi, atau pengganti evaluasi resmi.
RSID.id
Mitra Strategis Penguatan Tata Kelola, Keuangan, dan Kinerja Rumah Sakit
Informasi lebih lanjut: RSID.id
Berita Populer